Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama
PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
A. Tahap Pra Mediasi
Pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memerintahkan para pihak menempuh mediasi serta menjelaskan prosedur, manfaat, kewajiban hadir langsung, dan konsekuensi hukum apabila tidak beriktikad baik. Para pihak wajib menandatangani formulir pernyataan telah memahami prosedur mediasi.
Para pihak diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari untuk memilih Mediator dari daftar mediator yang tersedia di Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Ketua Majelis menunjuk Hakim atau Pegawai Pengadilan sebagai Mediator. Setelah penunjukan mediator, persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan proses mediasi.
B. Tahap Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan.
Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perintah mediasi, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas kesepakatan para pihak.
Mediator menyusun jadwal pertemuan, memfasilitasi dialog, dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus), serta mendorong para pihak berunding dengan iktikad baik. Para pihak wajib hadir langsung, kecuali ada alasan sah menurut hukum.
Apabila salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik (misalnya tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan sah), mediator melaporkan kepada hakim untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
C. Mediasi Mencapai Kesepakatan
Apabila mediasi berhasil, kesepakatan wajib dirumuskan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian dan ditandatangani para pihak serta mediator.
Kesepakatan tersebut dapat:
- Dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi; atau
- Memuat klausul pencabutan gugatan apabila para pihak tidak menghendaki penguatan dalam bentuk akta perdamaian.
Hakim wajib meneliti isi kesepakatan agar tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
D. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila:
- Tidak tercapai kesepakatan dalam batas waktu yang ditentukan; atau
- Salah satu/para pihak tidak beriktikad baik.
Mediator menyampaikan laporan tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku.
Pernyataan dan pengakuan dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.
E. Tempat dan Biaya Mediasi
Mediasi pada prinsipnya diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan dan tidak dikenakan biaya apabila menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan.
Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Apabila menggunakan mediator non-hakim, biaya ditanggung berdasarkan kesepakatan para pihak.
F. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
Para pihak tetap dapat menempuh perdamaian pada tingkat upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali).
Permohonan perdamaian diajukan secara tertulis melalui Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara pada tingkat pertama. Pemeriksaan perkara dapat ditunda untuk memberi kesempatan mediasi. Jika tercapai kesepakatan, dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian oleh majelis hakim pada tingkat tersebut.