Tata Cara Mengajukan Keberatan Informasi Pengadilan Agama Sijunjung
Hari Selasa , 26 Mei 2020
Terjemah Ke Bahasa Lain


logo mahkamah agung website ramah difable

Assalamu'alaikum Wr. Wb. | Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sijunjung | Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online


Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Pengadilan Agama Sijunjung
21 Apr 2020 07:32 - Admin PA SijunjungPelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Pengadilan Agama Sijunjung

Sijunjung| Selasa 21 April 2020, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung H.A.Havizh Martius, S.Ag,SH,MH resmi melantik hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung. Pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 1 [ ... ]

Selengkapnya
Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN Pengadilan Agama Sijunjung
21 Apr 2020 07:07 - Admin PA SijunjungRapat Anggota Tahunan (RAT) KPN Pengadilan Agama Sijunjung

Sijunjung|Senin 20 April 2020, KPN Pengadilan Agama Sijunjung menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode 2019. Acara dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Sijunjung pukul 09.00 WIB de [ ... ]

Selengkapnya
Mediasi Berhasil
21 Apr 2020 02:33 - Admin PA Sijunjung

Sijunjung|Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sijunjung telah melakukan proses Mediasi oleh  Mediator yaitu Bapak Armen Ghani,S.Ag,M.A yang juga sebagai Wakil Ket [ ... ]

Selengkapnya
PTA Padang Rapat Koordinasi bersama PA Se-Sumbar melalui Teleconference
03 Apr 2020 06:05 - Admin PA SijunjungPTA Padang Rapat Koordinasi bersama PA Se-Sumbar melalui Teleconference

Sijunjung| tanggal 3 April 2020, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Zulkarnain S.H., M.H, lansung memimpin rapat koordinasi melalui Telenconference bersama Ketua Pengadilan Agama Se Sum [ ... ]

Selengkapnya
Berita Lainnya


Website Pengadilan Agama Sijunjung

Tata Cara Mengajukan Keberatan Informasi

 

Syarat dan Prosedur Pengajuan

  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
    1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
    2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
    3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

 

Registrasi

  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
  2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

 

Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
    1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    2. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
    3. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut :
      1. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
      2. Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbanganyang jelas;
      3. Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
      4. Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
      5. Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).
  3. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, silahkan kunjungi, baca peraturannya, serta ikuti dan masukkan penawaran anda.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI. Portal ini merupakan media pembelajaran dan pelatihan secara elektronik (eLearning) yang dikhususkan bagi warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang didapatkan dari program eLearning ini. Beberapa manfaat itu antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, selain tentunya juga dapat membuat para partisipan lebih mandiri dalam menggali materi pembelajaran.

Kunjungi