Informasi dan Kebijakan Pengadilan Agama Sijunjung
Hari Ahad , 21 April 2019
Terjemah Ke Bahasa Lain


logo mahkamah agung website ramah difable

Assalamu'alaikum Wr. Wb. | Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sijunjung | Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online


Ketua PA Sijunjung Meninjau Pendistribusikan Logistik Pemilu 2019 ke Kec. Sijunjung
16 Apr 2019 07:50 - Admin PA SijunjungKetua PA Sijunjung Meninjau Pendistribusikan Logistik Pemilu 2019 ke Kec. Sijunjung


Ketua PA Sijunjung  meninjau pendistribusikan Logistik Pemilu 2019 ke kec. Sijunjung. di dampingi oleh kapolsek sijunjung ke Kantor KPU Sijunjung.

Selengkapnya
Ketua PA Sijunjung Mengikuti Apel Pembukaan Pratek Lapangan Praja IPDN
09 Apr 2019 08:00 - Admin PA SijunjungKetua PA Sijunjung Mengikuti Apel Pembukaan Pratek Lapangan Praja IPDN

Ketua PA Sijunjung mengikuti Apel pembukaan pratek lapangan praja IPDN dilapangan Prof.M.Yamin Muaro Sijunjung ditandai dengan penyerahan topi kepada Bupati Sijunjung dan unsur forkopimda, penandatang [ ... ]

Selengkapnya
Syamsuhadi Irsyad, Mantan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Meninggal Dunia
29 Mar 2019 08:12 - Admin PA SijunjungSyamsuhadi Irsyad, Mantan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Meninggal Dunia

Jakarta I www.badilag.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia kehilangan salah seorang putra terbaiknya. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H., yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahka [ ... ]

Selengkapnya
Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 PA Sijunjung
28 Mar 2019 03:07 - Admin PA SijunjungRapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 PA Sijunjung

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pengadilan Agama Sijunjung  yang diselenggarakan 27 Maret 2019. Acara Rapat Anggota Tahunan ini diselenggarakan di ruang sidang Utama PA Sijunjung  mulai pukul 14.00 W [ ... ]

Selengkapnya
KAPOLDA SUMBAR TURUT HADIR DALAM PERESMIAN RENOVASI PEMBANGUNAN POLSEK SUMPUR KUDUS |19-02|
19 Feb 2019 03:59 - Admin PA SijunjungKAPOLDA SUMBAR TURUT HADIR DALAM PERESMIAN RENOVASI PEMBANGUNAN POLSEK SUMPUR KUDUS |19-02|


Ketua PA Sijunjung H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H beserta robongan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Drs Fakhrizal, MHum, dan "Buya" Prof H Syafi'i Ma'arif, itu didampingi Bupati Sijunjung dan [ ... ]

Selengkapnya
KETUA PA SIJUNJUNG IKUT HADIR DALAM UPACARA HUT KABUPATEN SIJUNJUNG KE-70 |17-02|
17 Feb 2019 02:16 - Admin PA SijunjungKETUA PA SIJUNJUNG IKUT HADIR DALAM UPACARA HUT KABUPATEN SIJUNJUNG KE-70 |17-02|


Ketua PA Sijunjung H. A. Havizh Martius, S.Ag, M.H turut hadir dalam Upacara  Hari jadi Kabupaten Sijunjung ke-70 di lapangan monumen hari jadi Kabupaten Sijunjung Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan, d [ ... ]

Selengkapnya
Berita Lainnya


Website Pengadilan Agama Sijunjung

Informasi dan Kebijakan

Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Pejabat Pengadilan Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum

 

  1. Himbauan agar aktif Dharmmayukti
  2. Apel pagi setiap hari Senin
  3. Shalat berjamaah
  4. Ceramah/Kuliah Tujuh Menit
  5. Olahraga tiap hari Jum’at

 

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 1-144/KMA/SK/I/2011
TANGGAL : 05 JANUARI 2011

 KATEGORI INFORMASI

 Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:

 Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

  1. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
  2. Informasi yang dikecualikan.

 A. 1. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

 Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

  1. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
  2. Struktur organisasi Pengadilan;
  3. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
  4. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
  5. Profil singkat pejabat struktural; dan
  6. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. 
  7. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
  8. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
  9. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

A.2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

  1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
  4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
  5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

             

A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

  1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
  5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
  6. Nama program dan kegiatan;
  7. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  8. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
  9. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  10. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya. 
  11. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
  12. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

  1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
  2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
  3. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
  4. Alasan penolakan permohonan informasi.

A.5. Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

  1. Informasi tentang penerimaan calon pegawai, calon hakim dan/atau kebutuhan calon hakim agung, yang sekurang-kurangnya berisi:
  2. Adanya penerimaan;
  3. Tata cara pendaftaran;
  4. Biaya yang dibutuhkan;
  5. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;
  6. Tahapan dan waktu proses rekrutmen;
  7. Komponen dan standar nilai kelulusan; dan
  8. Daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar yang diterima.
  9. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Mahkamah Agung;
  10. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
  11. Putusan Mahkamah Agung;
  12. Laporan Tahunan Mahkamah Agung;
  13. Rencana Strategis Mahkamah Agung.

C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

C.1. Umum

  1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas.
  2. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
  3. Nomor;
  4. Ringkasan isi informasi;
  5. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
  6. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
  7. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
  8. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan
  9. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
  10. Daftar sebagaimana dimaksud butir 2 tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.
  11. Format Daftar Informasi Publik dapat dilihat dalam Lampiran II.

C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

  1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
  2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
  3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
  4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
  5. Laporan penggunaan biaya perkara.

C.3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

  1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
  2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
  3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

C.4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

  1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.
  2. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  3. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;
  4. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
  5. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas;
  6. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
  7. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  8. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
  9. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.
  10. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
  11. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

C.5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

  1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
  2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
  3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:
  4. Nama;
  5. Riwayat pekerjaan;
  6. Posisi;
  7. Riwayat pendidikan; dan        
  8. Penghargaan yang diterima.
  9. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
  10. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
  11. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
  12. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
  13. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

C.6. Informasi Lain

Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses pemohon adalah informasi selain yang disebutkkan dalam bagian II.A, II.B dan II.C yang:

  1. Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan (bagian II.D), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian II.D butir 1;
  2. Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  3. Pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon pegawai dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerimaan Hakim dan/atau pegawai.
  4. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.

D. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

  1.  
  2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  7. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  9. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
  10. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
  11. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

  1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
  2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
  3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
  4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
  5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
  6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
  7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.

3. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, silahkan kunjungi, baca peraturannya, serta ikuti dan masukkan penawaran anda.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI. Portal ini merupakan media pembelajaran dan pelatihan secara elektronik (eLearning) yang dikhususkan bagi warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang didapatkan dari program eLearning ini. Beberapa manfaat itu antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, selain tentunya juga dapat membuat para partisipan lebih mandiri dalam menggali materi pembelajaran.

Kunjungi