Artikel Terbaru
- MENGGAGAS PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT SAH MUTLAK PERKAWINAN
- PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA PERDATA
- ISTBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA (PERKAWINAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI MUHAKKAM)
- URGENSI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALITAS HAKIM DALAM MENGHADAPI ERA PERADILAN MODERN
- HAKIM TIDAK TERPAKU PADA KEBENARAN FORMIL DALAM PERKARA PERDATA
Pengumuman
- Download Majalah Peradilan Agama Edisi 17 dengan Tema " Mewujudkan Zona Integritas di Peradilan Agama" | (9/7)
- Pembinaan Teknis Yustisial | (10/6)
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERBUKA JAPATI PRATAMA DI LINGKUNGAN MA 2018
- Pembayaran Biaya Pindah Tenaga Teknis Gelombang I
- Seleksi JAPATI Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Website Pengadilan Agama Sijunjung
Prosedur Barang dan Jasa
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
A. |
PENDAHULUAN |
|
Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. |
B. |
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH |
|
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 |
C. |
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH |
|
Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document |
Berita Pengadilan Agama Sijunjung

Sijunjung, 5 Oktober 2020, Lanka Asmar, S.H.I, M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sijunjung menghadiri peringatan HUT TNI ke 75 pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 di Gedung Balairung Bupati Sijunju [ ... ]
Selengkapnya
Sijunjung, 5 Oktober 2020, Pimpinan, Hakim dan seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Sijunjung menghadiri apel senin Pagi pada tanggal 5 Oktober 2020 di halaman Pengadilan Agama Sijunjung. Adapun pe [ ... ]
Selengkapnya
Sijunjung, 1 Oktober 2020, Pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Sijunjung rnengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 ruang Media Center Pengadilan Agam [ ... ]
Selengkapnya
Sijunjung, 30 September 2020, Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Sijunjung berkumpul pada hari Jum’at tanggal 25 September 2020 di ruang wakil Ketua Pengadilan Agama Sijunjung. Hadir dalam acara t [ ... ]
Selengkapnya
Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sijunjung berkumpul pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam rangka rapat tinjuan manajemen di ruang sidang utama. Rapat tersebut berdasarkan surat undangan dar [ ... ]
Selengkapnya
Sijunjung, 25 September 2020, Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sijunjung berkumpul pada hari Kamis tanggal 24 September dalam rangka penyampaian closing meeting oleh asesor internal di ruang sidang ut [ ... ]
SelengkapnyaSistem Informasi Penelusuran Perkara
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, silahkan kunjungi, baca peraturannya, serta ikuti dan masukkan penawaran anda.
E-LEARNING
E-Learning Mahkamah Agung RI. Portal ini merupakan media pembelajaran dan pelatihan secara elektronik (eLearning) yang dikhususkan bagi warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang didapatkan dari program eLearning ini. Beberapa manfaat itu antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, selain tentunya juga dapat membuat para partisipan lebih mandiri dalam menggali materi pembelajaran.