Prosedur Barang dan Jasa Pengadilan Agama Sijunjung
Hari Selasa , 26 Mei 2020
Terjemah Ke Bahasa Lain


logo mahkamah agung website ramah difable

Assalamu'alaikum Wr. Wb. | Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sijunjung | Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online


Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Pengadilan Agama Sijunjung
21 Apr 2020 07:32 - Admin PA SijunjungPelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Pengadilan Agama Sijunjung

Sijunjung| Selasa 21 April 2020, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung H.A.Havizh Martius, S.Ag,SH,MH resmi melantik hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung. Pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 1 [ ... ]

Selengkapnya
Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN Pengadilan Agama Sijunjung
21 Apr 2020 07:07 - Admin PA SijunjungRapat Anggota Tahunan (RAT) KPN Pengadilan Agama Sijunjung

Sijunjung|Senin 20 April 2020, KPN Pengadilan Agama Sijunjung menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode 2019. Acara dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Sijunjung pukul 09.00 WIB de [ ... ]

Selengkapnya
Mediasi Berhasil
21 Apr 2020 02:33 - Admin PA Sijunjung

Sijunjung|Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sijunjung telah melakukan proses Mediasi oleh  Mediator yaitu Bapak Armen Ghani,S.Ag,M.A yang juga sebagai Wakil Ket [ ... ]

Selengkapnya
PTA Padang Rapat Koordinasi bersama PA Se-Sumbar melalui Teleconference
03 Apr 2020 06:05 - Admin PA SijunjungPTA Padang Rapat Koordinasi bersama PA Se-Sumbar melalui Teleconference

Sijunjung| tanggal 3 April 2020, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Zulkarnain S.H., M.H, lansung memimpin rapat koordinasi melalui Telenconference bersama Ketua Pengadilan Agama Se Sum [ ... ]

Selengkapnya
Berita Lainnya


Website Pengadilan Agama Sijunjung

Prosedur Barang dan Jasa

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

A.

PENDAHULUAN

 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B.

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

 

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1.Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2.Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3.Lampiran I - Perencanaan
4.Lampiran II - Barang
5.Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6.Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7.Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8.Lampiran V - Jasa Lainnya
9.Lampiran VI - Swakelola

C.

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

 

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, silahkan kunjungi, baca peraturannya, serta ikuti dan masukkan penawaran anda.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI. Portal ini merupakan media pembelajaran dan pelatihan secara elektronik (eLearning) yang dikhususkan bagi warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang didapatkan dari program eLearning ini. Beberapa manfaat itu antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, selain tentunya juga dapat membuat para partisipan lebih mandiri dalam menggali materi pembelajaran.

Kunjungi