Mekanisme Pengajuan Atas Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Sijunjung
Hari Selasa , 15 Oktober 2019
Terjemah Ke Bahasa Lain


logo mahkamah agung website ramah difable

Assalamu'alaikum Wr. Wb. | Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sijunjung | Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online


Ketua PA Sijunjung Ikut Serahkan Bonus Kepada Kafilah Kabupaten Sijunjung
09 Sep 2019 04:11 - Admin PA SijunjungKetua PA Sijunjung Ikut Serahkan Bonus Kepada Kafilah Kabupaten Sijunjung

Ketua PA Sijunjung H. A. Havizh Martius, S.Ag, MH serahkan bonus kepada kafilah yang mengharumkan nama Kabupaten Sijunjung pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) nasional ke-38 tingkat Provinsi Sumate [ ... ]

Selengkapnya
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke - 74 di PA Sijunjung
17 Aug 2019 02:32 - Admin PA SijunjungUpacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke - 74 di PA Sijunjung

Sijunjung| 17 Agustus 2019, seluruh Pegawai dan Mahasiswa Magang Pengadilan Agama Sijunjung menghadiri upacara peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) Republik Indonesia yang ke-74. Upacara peringatan hari  [ ... ]

Selengkapnya
Ketua P.A Sijunjung H.A.Havizh Martius Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di MP Puspa Bangsa Nagari Pematang Panjang, Kabupaten Sijunjung
17 Aug 2019 01:47 - Admin PA SijunjungKetua P.A Sijunjung H.A.Havizh Martius Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di MP Puspa Bangsa Nagari Pematang Panjang, Kabupaten Sijunjung

SIJUNJUNG, (Sumbarkini.com) -Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, H.A.Havizh Martius, S.Ag, SH, MH memimpin apel kehormatan dan renungan suci di makam pahlawan Puspa Bangsa Nagari Pematang Panjang, Jum [ ... ]

Selengkapnya
Sidang Isbat Nikah Terpadu Perdana Tahun 2019
07 Aug 2019 09:51 - Admin PA SijunjungSidang Isbat Nikah Terpadu Perdana Tahun 2019

Sumpur Kudus - Pelayan Terpadu antara Pengadilan Agama Sijunjung, Kementerian Agama dan Dinas Dukcapil sukses digelar di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, pada hari Rabu 7 Ag [ ... ]

Selengkapnya
Ketua PA Sijunjung hadir dalam undangan pada penilaian Akreditasi RSUD Sijunjung
01 Jul 2019 03:35 - Admin PA Sijunjung

Ketua PA Sijunjung A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H hadir dalam undangan  pada penilaian Akreditasi RSUD Sijunjung yang dilakukan oleh Tim Surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pusat kunju [ ... ]

Selengkapnya
Berita Lainnya


Website Pengadilan Agama Sijunjung

Mekanisme Pengajuan Atas Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme Keberatan Dan Pengaduan Atas Hasil Pengadaan Barang Dan Jasa

1

Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

2

Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

3

Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:

 

a.

Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau

 

b.

Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau

 

c.

Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau

 

d.

Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

4.

Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.

5

Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :

 

a

Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang;

 

b

Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;

 

c

Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun;

 

d

Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.

6

Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, silahkan kunjungi, baca peraturannya, serta ikuti dan masukkan penawaran anda.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI. Portal ini merupakan media pembelajaran dan pelatihan secara elektronik (eLearning) yang dikhususkan bagi warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang didapatkan dari program eLearning ini. Beberapa manfaat itu antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, selain tentunya juga dapat membuat para partisipan lebih mandiri dalam menggali materi pembelajaran.

Kunjungi