Artikel Terbaru
- MENGGAGAS PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT SAH MUTLAK PERKAWINAN
- PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA PERDATA
- ISTBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA (PERKAWINAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI MUHAKKAM)
- URGENSI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALITAS HAKIM DALAM MENGHADAPI ERA PERADILAN MODERN
- HAKIM TIDAK TERPAKU PADA KEBENARAN FORMIL DALAM PERKARA PERDATA
Pengumuman
- Download Majalah Peradilan Agama Edisi 17 dengan Tema " Mewujudkan Zona Integritas di Peradilan Agama" | (9/7)
- Pembinaan Teknis Yustisial | (10/6)
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERBUKA JAPATI PRATAMA DI LINGKUNGAN MA 2018
- Pembayaran Biaya Pindah Tenaga Teknis Gelombang I
- Seleksi JAPATI Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Website Pengadilan Agama Sijunjung
Tugas dan Fungsi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.
Pengadilan Agama Sijunjung yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sijunjung mempunyai fungsi,antara lain sebagai berikut:
| 1. |
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
|
|
| 2. |
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
|
|
| 3. |
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksamaÂÂ dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
|
|
| 4. |
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
|
|
| 5. |
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
|
|
| 6. | Fungsi Lainnya: | |
| - |
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
|
|
| - | Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. | |
Berita Pengadilan Agama Sijunjung
Sijunjung| Senin 27 Juli 2020, Hasil Rekapitulasi Rapor Penanganan Perkara Peradilan Agama berdasarkan SIPP Priode 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama ba [ ... ]
Selengkapnya
Drs. H. M. Taufiq H.Z., M.H.I., Dari Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Menuju Kursi Komisi Yudisial “Pak Taufiq”, begitu beliau biasa disapa, merupakan sosok yang fenomenal di Pengadilan Agam [ ... ]
Selengkapnya
Ketua Pengadilan Agama Sijunjung H.A.Havizh Martius,S.Ag.,SH.,MH mempimpin rapat bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Jum’at tanggal 10 Juli 2020 di ruang Wakil Ketua Pengadilan [ ... ]
Selengkapnya
Selasa, 7 Juli 2020, Disaksikan oleh Ketua Pengadilan Agama Sijunjung H.A.Havizh Martius, S.Ag.,SH.,MH dan Pengawas Koperasi Zulkarnaen Ritonga, SHI, Syahminar, SHI.,MH, dan Robbil Alfires, S.Sy, tela [ ... ]
Selengkapnya
Senin, 6 juli 2020, Pengadilan Agama Sijunjung, melaksanakan rapat bulanan bertempat di ruang Telenconference Room, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, H.A.Havizh Mart [ ... ]
SelengkapnyaSistem Informasi Penelusuran Perkara
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, silahkan kunjungi, baca peraturannya, serta ikuti dan masukkan penawaran anda.
E-LEARNING
E-Learning Mahkamah Agung RI. Portal ini merupakan media pembelajaran dan pelatihan secara elektronik (eLearning) yang dikhususkan bagi warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang didapatkan dari program eLearning ini. Beberapa manfaat itu antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, selain tentunya juga dapat membuat para partisipan lebih mandiri dalam menggali materi pembelajaran.