Pengawasan Pengadilan Agama Sijunjung
Hari Rabu , 21 November 2018
Terjemah Ke Bahasa Lain


logo mahkamah agung website ramah difable

Assalamu'alaikum Wr. Wb. | Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sijunjung | Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online


PA SIJUNJUNG MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
14 Nov 2018 07:46 - Admin PA SijunjungPA SIJUNJUNG MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI



  (* klik gambar untuk berita

Selengkapnya
Nonton Bareng Acara Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru di PA Sijunjung
22 Oct 2018 04:29 - Admin PA SijunjungNonton Bareng Acara Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru di PA Sijunjung

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018. Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Lampiran data Pers Release yang berisikan tentang  :
1. Ketua MA Resmikan 8 [ ... ]

Selengkapnya
Acara Senam bersama PA Sijunjung dengan PN Muaro
21 Sep 2018 04:31 - Admin PA SijunjungAcara Senam bersama PA Sijunjung dengan PN Muaro

pa-sijunjung.go.id |21-09| Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Dharmayukti Karini XVI, seluruh Pegawai di Pengadilan Agama Sijunjung maupun Pengadilan Negeri Muaro mengadakan senam bersama di Kantor  [ ... ]

Selengkapnya
Perpisahan Wakil Panitera PA Sijunjung
17 Sep 2018 16:50 - Admin PA SijunjungPerpisahan Wakil Panitera PA Sijunjung

Senin 18-09-2018 PA Sijunjung  mengadakan Acara Perpisahan Wakil Panitera PA Sijunjung yang bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sijunjung. Wakil Panitera tersebut adalah Bapak Nasril, S.Ag yan [ ... ]

Selengkapnya
Pelantikan Hakim di Pengadilan Agama Sijunjung
17 Sep 2018 12:41 - Admin PA Sijunjung

pa-sijunjung.go.id |17-09| Senin, 17 September 2018, pukul 11.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang PA Sijunjung. Diadakan pelantikan Hakim PA Sijunjung yaitu Osvia Zurina, SH yang mutasi hakim dari PA Ja [ ... ]

Selengkapnya
Pengadilan Agama Sijunjung Terima 13 Mahasiswa Magang dari IAIN Bukittinggi
13 Sep 2018 02:06 - Admin PA Sijunjung

Pengadilan Agama Sijunjung menerima 13 orang Mahasiswa Magang dari IAIN Bukittinggi hari Rabu, 12 September 2018. Proses serah terima dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Sijunjung.13 o [ ... ]

Selengkapnya
Berita Lainnya


Website Pengadilan Agama Sijunjung

Pengawasan

Bantu Awasi Pengadilan Agama Sijunjung

A. Gratifikasi

Secara umum, gratifikasi artinya pemberian. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pahami Gratifikasi lebih jauh dengan membaca tulisan-tulisan berikut. Silahkan diunduh ! Awasi dan Laporkan !

  1. Memahami Gratifikasi
  2. Dasar Hukum :
    1. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
    2. PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
    3. PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
    4. MEMAHAMI GRATIFIKASI

B. Benturan Kepentingan

Pahami tentang benturan kepentingan, awasi dan laporkan !

Unduh disini Dasar Hukum

C. Pelanggaran

Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas/yang dilaporkan masyarakat :

  1. Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim
  2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan
  3. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS
  4. Perbuatan tercela
  5. Pelanggaran Hukum Acara
  6. Mal Administrasi
  7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

 

 

A.   PENDAHULUAN
Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis --- monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).
Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Sijunjung dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
 
B.   DEFINISI
Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler;
Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan  represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;
Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sijunjung secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.
 
C.   MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN
Maksud Pengawasan
      1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
      3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
      4. Menilai kinerja.
Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Sijunjung untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Sijunjung.

Fungsi Pengawasan
 
  1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya;
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.
D.   BENTUK DAN METODE PENGAWASAN
Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Sijunjung dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :
*      Memeriksa program kerja;
*      Menilai dan megevaluasi hasil kerja;
*      Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
*      Melaporkan kepada Pimpinan PTA Padang.
 
E.   PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
a. Manajemen Peradilan:
-       Program kerja;
-       Pelaksanaan/pencapaian target;
-       Pengawasan dan pembinaan;
-       Kendala dan hambatan;
-       Faktor-faktor yang mendukung;
-       Evaluasi kegiatan.
b. Administrasi Perkara:
-       Prosedur penerimaan perkara;
-       Prosedur penerimaan permohonan banding;
-       Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
-       Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
-       Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana;
-       Keuangan perkara;
-       Pemberkasan perkara dan kearsipan;
-       Pelaporan.
 c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:
-       Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
-       Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
-       Minutasi perkara;
-       Pelaksanaan putusan (eksekusi).
d. Administrasi Umum:
-       Kepegawaian;
-       Keuangan;
-       Inventaris;
-       Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
e. Kinerja pelayanan publik:
-       Pengelolaan manajemen;
-       Mekanisme pengawasan;
-       Kepemimpinan;
-       Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
-       Pemeliharaan/perawatan inventaris;
-       Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
-       Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
-       Tingkat pengaduan masyarakat;

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
 
F.    PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, silahkan kunjungi, baca peraturannya, serta ikuti dan masukkan penawaran anda.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI. Portal ini merupakan media pembelajaran dan pelatihan secara elektronik (eLearning) yang dikhususkan bagi warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang didapatkan dari program eLearning ini. Beberapa manfaat itu antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, selain tentunya juga dapat membuat para partisipan lebih mandiri dalam menggali materi pembelajaran.

Kunjungi