Pengawasan dan Pendisiplinan Pengadilan Agama Sijunjung
Hari Senin , 22 Juli 2019
Terjemah Ke Bahasa Lain


logo mahkamah agung website ramah difable

Assalamu'alaikum Wr. Wb. | Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sijunjung | Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online


Ketua PA Sijunjung hadir dalam undangan pada penilaian Akreditasi RSUD Sijunjung
01 Jul 2019 03:35 - Admin PA Sijunjung

Ketua PA Sijunjung A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H hadir dalam undangan  pada penilaian Akreditasi RSUD Sijunjung yang dilakukan oleh Tim Surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pusat kunju [ ... ]

Selengkapnya
Ketua PA Sijunjung hadir dalam Upacara HUT Hari Keluarga Nasional
01 Jul 2019 02:01 - Admin PA SijunjungKetua PA Sijunjung hadir dalam Upacara HUT Hari Keluarga Nasional


Ketua PA Sijunjung A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H ikut hadir dalam Peringatan hari keluarga dan pencanangan kembali ke meja makan oleh Bupati beserta unsur forkompimda Kabupaten  Sijunjung d [ ... ]

Selengkapnya
Wakil Ketua PA Sijunjung jadi narasumber di acara PEKKA
28 Jun 2019 08:16 - Admin PA SijunjungWakil Ketua PA Sijunjung jadi narasumber di acara PEKKA

Kamang Baru| Kamis 27 Juni 2019 Wakil Ketua Armen Ghani,S.Ag, MA menjadi narasumber di acara KIL-PEKKA (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi PEKKA) di Kantor Wali Nagari Sungai Batuang Kecamatan Ka [ ... ]

Selengkapnya
Wakil Ketua PA Sijunjung jadi narasumber di acara PEKKA
28 Jun 2019 08:16 - Admin PA SijunjungWakil Ketua PA Sijunjung jadi narasumber di acara PEKKA

Kamang Baru| Kamis 27 Juni 2019 Wakil Ketua Armen Ghani,S.Ag, MA menjadi narasumber di acara KIL-PEKKA (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi PEKKA) di Kantor Wali Nagari Sungai Batuang Kecamatan Ka [ ... ]

Selengkapnya
Wakil Ketua PA Sijunjung silahturrahmi ke Kemenag Sijunjung
11 Jun 2019 03:53 - Admin PA SijunjungWakil Ketua PA Sijunjung silahturrahmi ke Kemenag Sijunjung

Sijunjung| Selasa 11 Juni 2019 Pengadilan Agama Sijunjung Kunjungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung mereka adalah Wakil Ketua Armen Ghani,S.Ag, MA bersama Panitera Kasmidar, S.Ag serta Ida [ ... ]

Selengkapnya
Apel Pagi Perdana Setelah Libur Hari Raya Idul Fitri
10 Jun 2019 01:19 - Admin PA SijunjungApel Pagi Perdana Setelah Libur Hari Raya Idul Fitri

Sijunjung|Senin 10 Juni 2019, Pengadilan Agama Sijunjung melaksanakan apel rutin. dimulai pukul 08.00 WIB apel di pimpin oleh Julnaidi Caniago dan H.A.Havizh Martius, S.Ag,SH,MH sebagai pembina apel.  [ ... ]

Selengkapnya
Berita Lainnya


Website Pengadilan Agama Sijunjung

Pengawasan dan Pendisiplinan

Bantu Awasi Pengadilan Agama Sijunjung

A. Gratifikasi

Secara umum, gratifikasi artinya pemberian. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pahami Gratifikasi lebih jauh dengan membaca tulisan-tulisan berikut. Silahkan diunduh ! Awasi dan Laporkan !

  1. Memahami Gratifikasi
  2. Dasar Hukum :
    1. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
    2. PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
    3. PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
    4. MEMAHAMI GRATIFIKASI

B. Benturan Kepentingan

Pahami tentang benturan kepentingan, awasi dan laporkan !

Unduh disini Dasar Hukum

C. Pelanggaran

Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas/yang dilaporkan masyarakat :

  1. Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim
  2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan
  3. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS
  4. Perbuatan tercela
  5. Pelanggaran Hukum Acara
  6. Mal Administrasi
  7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

 

 

A.   PENDAHULUAN
Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis --- monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).
Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Sijunjung dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
 
B.   DEFINISI
Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler;
Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan  represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;
Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sijunjung secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.
 
C.   MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN
Maksud Pengawasan
      1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
      3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
      4. Menilai kinerja.
Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Sijunjung untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Sijunjung.

Fungsi Pengawasan
 
  1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya;
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.
D.   BENTUK DAN METODE PENGAWASAN
Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Sijunjung dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :
*      Memeriksa program kerja;
*      Menilai dan megevaluasi hasil kerja;
*      Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
*      Melaporkan kepada Pimpinan PTA Padang.
 
E.   PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
a. Manajemen Peradilan:
-       Program kerja;
-       Pelaksanaan/pencapaian target;
-       Pengawasan dan pembinaan;
-       Kendala dan hambatan;
-       Faktor-faktor yang mendukung;
-       Evaluasi kegiatan.
b. Administrasi Perkara:
-       Prosedur penerimaan perkara;
-       Prosedur penerimaan permohonan banding;
-       Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
-       Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
-       Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana;
-       Keuangan perkara;
-       Pemberkasan perkara dan kearsipan;
-       Pelaporan.
 c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:
-       Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
-       Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
-       Minutasi perkara;
-       Pelaksanaan putusan (eksekusi).
d. Administrasi Umum:
-       Kepegawaian;
-       Keuangan;
-       Inventaris;
-       Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
e. Kinerja pelayanan publik:
-       Pengelolaan manajemen;
-       Mekanisme pengawasan;
-       Kepemimpinan;
-       Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
-       Pemeliharaan/perawatan inventaris;
-       Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
-       Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
-       Tingkat pengaduan masyarakat;

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
 
F.    PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.
 

G. LAPORAN

Pada tahun 2018, berdasarkan data dan statistik, tidak ada aparat Pengadilan Agama Sijunjung yang dikenakan hukuman disiplin :

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, silahkan kunjungi, baca peraturannya, serta ikuti dan masukkan penawaran anda.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI. Portal ini merupakan media pembelajaran dan pelatihan secara elektronik (eLearning) yang dikhususkan bagi warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang didapatkan dari program eLearning ini. Beberapa manfaat itu antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, selain tentunya juga dapat membuat para partisipan lebih mandiri dalam menggali materi pembelajaran.

Kunjungi