Print
Dec
11

Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat | Oleh: Ridho Afrianedy,SHI, Lc (11/12)

User Rating: / 0
PoorBest 

KEPASTIAN HUKUM BAGI TANAH ULAYAT MASYARAKAT MINANGKABAU

DI SUMATERA BARAT

Oleh: Ridho Afrianedy,SHI, Lc (Hakim PA Sungai Penuh)

Latar Belakang

Tak sekali terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang berujung pada gugatan sengketa kepemilikan tanah di Sumatera Barat. Bahkan menimbulkan permusuhan antara satu kaum yang masih berada dalam satu desa sehingga membuat situasi yang tidak kondusif dalam pergaulan antar masyarakat.

Masyarakat hanya ikut pada kepada mamak kepala waris yang merupakan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga tanah ulayat agar keberadaannya tetap berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat adatnya. Akan tetapi disayangkan amanah yang diberikan oleh kemenakannya serta masyarakat adatnya seringkali dimanfaatkan kepentingan pribadi belaka, memperkaya diri sendiri dan tergoda dengan tumpukan uang dari orang lain agar ia mau menjual atau mengalihkan tanah ulayat masyarakat adatnya kepada orang lain.

Kepercayaan kepada mamak menjadi tergerus ditengah kemenakan-kemenakannya, yang seharusnya menjadi contoh dan panutan tapi menjadi serakah dan tega menjual atau mengalihkan tanah ulayat masyarakat adatnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan mereka.


Selengkapnya KLIK DISINI


 

 

Dibaca: kali

Sumber berita ini adalah
Artikel

Written by Adil Fakhru Roza.

Dukungan Online

Jangan ragu untuk menghubungi kami:
Support1
Support2

Email
pa.sijunjung@pta-padang.go.id

Jumlah Kunjungan penghitung jumlah kunjungan web per hari

623232
Hari IniHari Ini27
KemarinKemarin168
Minggu IniMinggu Ini1248
Bulan IniBulan Ini7256
Total KunjunganTotal Kunjungan623232

Jejak Pendapat anda dapat berpartisipasi dengan memilih

Penilaian anda terhadap web kami yang baru